panas gara-gara PSK

MATARAM – Hubungan antara Disosnakertrans dengan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Budi Rini Mataram sempat memanas.Penyebabnya, SKPD pimpinan H Ahsanul Khalik itu menuduh PSKW Budi Rini menolak salah satu PSK yang ditangkap beberapa waktu lalu.

Kemarin, pihak PSKW dengan tegas membantah tuduhan itu. Kepala PSKW Budi Rini Mataram Ketut Sastrini mengungkapkan, lembaganya tidak penah menolak PSK untuk direhabilitasi. “Selama ini kami tetap menerima PSK untuk direhabilitas,” kata Sastrini, saat dikunjungi Disosnakertrans Kota Mataram, senin (16/3).

Ia menjelaskan, lembaganya tetap menjalani tufoksinya. Seperti tertuang dalam Pasal 40 Pergub nomor 23 Tahun 2008. Dimana PSKW Budi Rini berfungsi sebagai lokasi rehabilitas untuk wanita tuna susila, wanita rawan tindak susila, korban tindak kekerasan, korban trafficking, dan korban HIV/Aids. “Sebelumnya Budi Rini hanya menerima rehabilitas untuk PSK saja, tapi sekarang lebih luas,” terangnya.

Namun, untuk memperjelas status orang yang akan direhabilitas, harus disertai dengan BAP. Ini penting sebagai pegangan dan alat bukti. Orang yang akan direbailitas benar-benar pelaku atau korban, seperti yang disangkakan. “Kami tidak bisa sembarang menerima orang,” jelasnya.

Itulah yang terjadi dengan beberapa terduga PSK yang telah diserahkan Satpol PP Mataram beberapa hari lalu. Penyerahan sejumlah terduga PSK tidak disertai dengan BAP. Namun ia mengakui, hal itu terjadi karena PSKW Budi Rini belum maksimal dalam mensosialisasikan persoalan BAP dan program-program kerjanya. “Kami akui, sosialisasi saat ini belum maksimal. Masih terhambat dana,” ungkapnya.

Meski demikian, seluruh terduga PSK tersebut tetap diterima untuk direhabilitas. Namun, penerimaan dilakukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Bahwa Satpol PP siap menyerahkan BAP menyusul. “Jadi kurang tepat kalau ada orang yang mengatakan PSKW Budi Rini menolak PSK,” sanggahnya.

Sementara Kepala Disosnakertrans Mataram H Ahsanul Khalik mengatakan, adanya dugaan terkait penolakan PSK beberapa hari lalu merupakan miskomunikasi antara Satpol PP Mataram dan pihaknya. Tak sungkan-sungkan, Khalik pun meminta maaf kepada PSKW Budi Rini atas persoalan tersebut.

Ia berharap, dengan adanya persoalan itu, PSKW Budi Rini dan Dinsosnakertrans bisa bekerjasama lebih erat dalam mengatasi permasalahan sosial. Selanjutnya Khalik akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan instansi terkait yang menangani sosialisasi kemasyarakatan. Sehingga ke depan kejadian serupa tidak terulang lagi. (cr-mad/r8)

sumber: