Soal UN Bocor, Wapres Minta Percetakan Biayai Ujian Ulang

Murid mengerjakan soal ujian nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan komputer jinjing di SMK Negeri 2 Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (13/4). Mulai tahun ini, sebagian sekolah mulai menggunakan sistem ujian berbasis komputer dalam penyelenggaraan ujian nasional.


Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar sekolah yang siswanya mendapatkan bocoran soal ujian nasional (UN) 2015, untuk mengulang ujian nasional. Menurut dia, kebocoran soal ini merupakan suatu bentuk tindak pidana.
"Nah, sekarang tinggal diperiksa impact-nya. Kalau memang ada daerah tertentu, karena itu ujian itukan 10.000 jenisnya yang bocor cuma 30, jadi kecil sekali. Namun, walaupun kecil, saya perintahkan tadi memeriksa di mana dampaknya. Kalau memang ada dampaknya di suatu daerah, karena itu paling tinggi di suatu daerah, katanya atau dua daerah, maka di daerah itu sekolah yang kena diuji lagi," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (16/4/2015).
Wapres mengaku telah memerintahkan untuk menelusuri sejauh mana dampak yang terjadi akibat kebocoran soal tersebut. Ia meminta pihak percetakan untuk bertanggung jawab dengan menanggung biaya ujian ulang di sekolah-sekolah yang memperoleh kebocoran soal.
"Karena itu semua, sekolah yang begitu ulangi dan yang bayar itu percetakan. Harus dihukum itu percetakan," ujar Kalla. (baca: Soal UN Bocor, Polisi Geledah Sejumlah Tempat)
Menteri Pendidikan dan kebudayaan Anies Baswedan sebelumnya mengatakan bahwa pengunggah soal-soal UN di data (drive) Google adalah perusahaan percetakan di Jakarta. Bocoran itu baru diketahui pada Senin sore.
Jumlah soal yang diunggah adalah sebanyak 30 soal dari 11.730 soal yang dibuat oleh Puspendik. Mendikbud juga melapor kepada Plt Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti dan Bareskrim agar ditindak secara hukum.

sb ; kompas

---